in ,

Rizal Ramli Sebut Buzzer Politik Merusak Demokrasi

Perilaku buzzer politik dalam melakukan penggiringan opini publik di media sosial telah merusak demokrasi. Pasalnya, para buzzer kerap membuat narasi yang tak beretika dan mengarah pada body shaming terhadap masyarakat yang kritis, serta memuat conten yang berisi kebohongan.

Menurut tokoh nasional, DR. Rizal Ramli, para buzzer politik itu telah menghadirkan ilusi, mempabrikasi kebohongan demi kebohongan, memecah belah anak bangsa, dan akhirnya hanya akan merusak pondasi demokrasi.

“Mereka tidak banyak. Tapi ulah mereka sangat berbahaya,” kata Rizal Ramli dalam keterangan persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Jumat (5/6/2020).

Kalau-pun mau disebut sebagai ekses demokrasi, Rizal Ramli berpendapat, buzzer politik adalah ekses yang tidak diharapkan.

Rizal-pun mengaku kerap dinasehati beberapa kawan bahwa melawan buzzer adalah perbuatan sia-sia. Melawan mereka yang kebanyakan menggunakan identitas anonim dan akun palsu itu, seperti memukul angin, seperti berteriak di tengah Gurun Gobi atau gurun lainnya.

Meski demikian, Rizal Ramli tetap bersikukuh. “Jika buzzer politik yang dipelihara penguasa atau pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari kekuasaan adalah bubble atau gelembung. Terlihat banyak, tapi sebenarnya keropos,” tukas Rizal Ramli yang juga mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Menggusur komunitas buzzer politik dari lingkaran kekuasaan, menurut Rizal Ramli, penting dilakukan agar pemerintah tidak terbuai dan dapat melihat dengan jelas persoalan real yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini.

Pemikiran Rizal Ramli terkait buzzer telah merusak demokrasi ternyata selaras dengan pegiat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Misalnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga memiliki cara pandang yang sama mengenai daya rusak buzzer politik ini.

Dalam satu kesempatan diskusi bertema “Teror dalam Ruang Demokrasi”, pada Rabu (3/5/2020), Ketua YLBHI, Asfinawati, meminta Presiden Joko Widodo turun tangan langsung untuk menertibkan komunitas buzzer politik yang berada di lingkaran kekuasaan. Buzzer pendukung Jokowi, menurut Asfinawati, sudah melampaui batas.

“Harus dikasih tahu. Kalau enggak dikasih tahu, enggak mungkin buzzer atau influencer akan bergerak kalau dihambat,” tegas Asfinawati.

Menurut pandangan Asfinawati, Presiden Jokowi tidak sudi atau tidak mau menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk menertibkan komunitas buzzer politik di sekitar kekuasaan.

Sumber: Inisisatifnews.com

Nenek Usia 77 Tahun Masih Gesit Jadi Relawan COVID-19

Lebih Perhatian ke Mal, Pedagang Sebut Harusnya Jokowi ke Pasar